Pandemi Covid-19 Tingkatkan Jumlah Wirausaha Baru di Batam

Pandemi Covid-19 tidak melulu menimbulkan efek negatif bagi Batam. Justru pandemi ini malah memacu tumbuhnya peningkatan jumlah wirausaha baru di Batam.

“Dalam setahun terakhir (Agustus 2019-Agustus 2020), peningkatan persentase penduduk bekerja berusaha sendiri naik 3,26 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Rahmad Iswanto, Selasa (15/12/2020).

Dengan kenaikan tersebut, berarti ada 18,67 persen dari jumlah penduduk bekerja di Batam yang mencapai 657.642 jiwa. Dalam angka, jumlah wirausaha di Batam mencapai 122.781 jiwa.

Sementara itu, pekerjaan warga Batam masih didominasi oleh buruh, karyawan dan pegawai. Persentasenya mencapai 66,97 persen atau dalam angka berjumlah 440.422 jiwa.

“Persentase buruh, karyawan, pegawai menurun 4,67 persen dibandung Agustus tahun lalu,” jelasnya lagi.

Ilustrasi Wirausaha

Pandemi Covid-19 juga mengubah struktur pekerjaan warga Batam. Pekerja formal yang mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan karyawan berjumlah 463.773 jiwa pada Agustus 2020. Persentasenya 70,34 persen.

Sedangkan pekerja informal sebanyak 193.869 jiwa. Persentasenya 29,66 persen.

“Setahun terakhir, pekerja informal meningkat dari 24,08 persen pada Agustus 2019 menjadi 29,66 persen pada Agustus 2020. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan struktur yang terjadi akibat dari wabah ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan, momentum peningkatan jumlah wirausaha ini sangat bagus dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, jika mau mengembangkan potensi UMKM.

“Orang yang tadinya bekerja di perusahaan besar ataupun perusahaan asing yang ada di Kepri, biasanya telah memahami proses bisnis sedikit banyaknya. Sehingga ketika memutuskan untuk membuka usaha sendiri bisanya cenderung akan lebih mampu berkembang karena telah memiliki dasar pengetahuan berbisnis tadi,” ungkapnya.

Tugas pemerintah menyelesaikan kendala yang sering muncul di kalangan pebisnis baru, yaitu birokrasi yang berbelit, modal yang minim, dan rendahnya akses terhadap pasar. Birokrasi yang berbelit beberapa bulan lagi telah dipecahkan dengan adanya UU Cipta Kerja.

“Tinggal lagi insentif permodalan dari pemerintah dan juga perbankan. Saat ini cukup banyak Bank yang memberikan kredit lunak untuk UMKM. Tinggal lagi ditambah oleh pemerintah melalui insentif melalui APBN,” paparnya.

Kemudian terakhir pemerintah harus bisa membuat banyak pertemuan untuk membuka jejaring bisnis untuk membuka akses pasar bagi produk UMKM. Terutama akses ke pasar luar negeri dengan juga memberikan kemudahan ekspor bagi pelaku UMKM.

*Artikel ini telah tayang di Harian Pagi Batam Pos, Rabu, 16 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s