106.340 Keluarga di Kepri Belum Punya Rumah

Kepri menempati posisi kedua di Indonesia untuk kategori rumah tangga dengan persentase tertinggi yang masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentasenya sebesar 24,03 persen. Kepri berada di bawah Jakarta yang memiliki persentase 36,36 persen.

Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kepri sudah mencapai 2.242.198 orang, dimana 63,4 persen atau 1.421.961 orang ada di Batam. 10,4 persen atau 234.417 orang ada di Karimun, 7,17 persen atau 160.921 orang ada di Bintan. 3,5 persen atau 78.853 orang ada di Natuna. 4,01 persen atau 89.980 orang ada di Lingga. 1,9 persen atau 42.744 orang ada di Anambas dan 9,5 persen atau 213.592 orang tinggal di Tanjungpinang.

Dari data tersebut, jumlah penduduk Kepri berusia 15-49 tahun berjumlah 1.342.435 jiwa atau sekitar 60 persen dari komposisi utama penduduk. 65,93 persen atau 885.067 diantaranya sudah menikah.

Sedangkan berdasarkan persentase pasangan menikah yang masih tinggal di rumah sewa atau ngontrak sebesar 24,03 persen, maka diperoleh angka 212.681 jiwa.

Ilustrasi Rumah Subsidi

Status pernikahan terdiri dari pasangan suami dan istri, maka akan diperoleh 106.340 KK yang belum memiliki rumah pribadi atau rumah tetap.

Batam merupakan kontributor terbesar, dimana dari 1.421.961 jiwa penduduknya, 65,98 persen atau 938.209 diantaranya sudah menikah dan 483.752 masih berstatus sendiri atau jomblo.

Jika diambil dari rata-rata persentase Kepri yang mencapai 24,03 persen, maka 225.451 jiwa yang terbagi atas 112.725 KK masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan mengatakan rata-rata usia pasangan menikah masuk dalam kategori milenial, dan sudah menjadi target dari pengembang di Batam untuk digarap.

“Potensi market ini sudah lama digarap REI, untuk membantu mereka yang masih belum memiliki rumah tetap,” katanya.

Tapi, banyak kendala di lapangan yang terjadi karena budaya kerja di Batam.”Mereka yang tinggal di kontrakan, kita belum tahu apa punya rencana jangka panjang tinggal lama di Batam, atau tidak karena pekerjaannya masih berstatus kontrak,” ungkapnya.

Achyar mengatakan 80 persen dari pekerja di Batam berstatus kontrak. “Kontrak yang diperpanjang, kemudian diperpanjang lagi bisa sampai 80 persen. Itu untuk kalangan menengah kebawah. Sedangkan yang posisinya manajer biasa sudah diikat permanen,” katanya.

Status kontrak memang menjadi kendala bagi bank dalam memberikan kredit pemilikan rumah (KPR). “Bagi mereka, kepastian kerja itu penting. Bank memang lebih suka karyawan permanen. Tapi ada juga yang melihat dari kestabilan perusahaan, misalnya dua kali dikontrak perusahaan yang sama, dan sudah berdiri lima tahun, maka dianggap sudah stabil dan memenuhi syarat,” ucapnya.

Tapi, tetap saja bank masih selektif dan lebih menyukai kepastian dari status permanen dan perusahaan yang sudah mapan. “Makanya banyak pengembang ganti strategi, dengan cash bertahap misalnya enam atau tujuh tahun. Jadi mereka KPR sama kami,” imbuhnya.

Sayangnya, kultur inflasi yang terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan gaji memang menjadi kendala memiliki rumah, makanya perlu campur tangan pemerintah.

“Harga rumah naik cepat, tapi gaji tidak tambah banyak. Makanya akan susah orang saat ini punya rumah. Tambah lagi tahun ini, daya beli menurun karena pandemi,”ungkapnya lagi.

Achyar sangat berharap pada program pemerintah yang akan berjalan tahun depan, yakni program tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Pelaksanaan Tapera mengacu pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Tapera dibentuk untuk mengelola program tabungan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik ASN, TNI/Polri, pekerja swasta, maupun pekerja mandiri.

Sebagai informasi, Iuran Tapera dipungut sebesar 3 persen dari total gaji, dengan rincian 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja yang dipotong dari gaji. Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri. Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun.
Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

“Dengan Tapera, bisa jadi solusi bagi yang gajinya dibawah Rp 10 juta untuk bisa memiliki hunian,” pungkasnya.

*Artikel ini telah tayang di Harian Pagi Batam Pos, Kamis, 26 November 2020

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s