Lelang Pengelolaan Air Dibuka Februari

Instalasi Pengolahan Air Waduk Duriangkang. Lelang pengelolaan air bersih Batam akan segera dimulai awal Februari

Lelang pengelolaan air bersih Batam akan segera dimulai akhir Januari dan paling lambat awal Februari mendatang. Lelang ini bersifat terbuka.

“Pemerintah harus hadir terkait distribusi air ke masyarakat. Nanti pengelolaannya dibagi menjadi hulu dan hilir. Hulu mulai dari daerah tangkapan air (DTA), waduk hingga instalasi pengolahan air (IPA). Sedangkan hilir dari Non Revenue Water (NRW), distribusi air bersih hingga pelayanan,” kata Ketua Tim Pengendali Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam, Arham S. Torik, Kamis (7/1/2021) di Gedung Marketing Centre BP Batam.

Dengan pembagian hulu dan hilir, maka BP Batam akan mengadakan dua tender. “Siapapun itu, tidak boleh kuasai dari hulu sampai ke hilir. Swasta hanya semata-mata sebagai operator dan pemeliharaan saja,” ucapnya.

Untuk bisa mengikuti tender, ada kriterianya. Saat ini, BP Batam tengah mempersiapkan kriteria tersebut, serta melakukan kajian mengenai pembentukan badan usaha.

“Lelang akan dimulai paling lambat awal Februari. Dan di akhir Maret bisa diumumkan pemenangnya. Jadi setelah masa transisi berakhir Mei nanti, ada waktu dua bulan untuk orientasi,” tuturnya.

Mengenai aset yang akan dilelang, Arham menyebut semuanya sudah berstatus sebagai barang milik negara (BMN).

Selain itu, kewajiban investasi peningkatan infrastruktur air hanya dilakukan oleh BP Batam. Selama 25 tahun kedepan, BP Batam akan menyusun rencana pengembangan infrastruktur dan distribusi air, untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk Batam.

“Di 2021 ini, kami siapkan tambahan water treatment plant (WTP) 350 liter per detik di Mukakuning. Tujuannya untuk menambah debit air, harapannya agar stres area bisa terlayani,” katanya.

Tahapan tender saat ini sudah memasuki tahapan request for proposal dan sudah rampung 60 persen.

“Sejak awal, BP Batam sudah minta pendampingan dari BPKP dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun),” ungkapnya.

Dalam tahapan request for proposal, BPKP akan meninjaunya terkait dengan cakupan tender.

Sedangkan Jamdatun akan diminta untuk melihat dari sisi legalitasnya. “Kami sudah surati agar minta diselesaikan di akhir Januari, biar bisa ditenderkan paling lambat di awal Februari,” ujarnya.

*Artikel ini telah tayang di Harian Pagi Batam Pos, Jumat, 8 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s