Pemasukan dari Lahan di Batam Capai Rp 447 Miliar

Sepanjang 2021, pendapatan Badan Pengusahaan (BP) Batam dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor lahan, dilaporkan sebesar Rp 447,7 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Senin (3/1/2022) lalu. Adapun pendapatan tersebut berasal dari sejumlah pelayanan perizinan di sektor lahan, seperti pembayaran UWTO, pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) dan lain-lain.

Realisasi PNBP itu dari Januari hingga 28 Desember. Totalnya sebesar Rp 447.779.908.651.

Adapun kebijakan perizinan pertanahan yang membantu capaian PNBP tersebut yakni meliputi penyederhanaan persyaratan dan prosedur layanan pertanahan, simplifikasi dokumen pertanahan, pembebasan sanksi perpanjangan alokasi lahan, pembayaran faktur UWTO secara cicilan, percepatan kavling siap bangun kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Jogja, serta integrasi data pertanahan BP Batam dengan BPN.

Untuk penyelesaian dokumen pertanahan sepanjang 2021, Rudi menyebut layanan Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT) pengalokasian tanah, termasuk kavling siap bangun (KSB) sebanyak 3.877 berkas, SKPT dan SPPT perpanjangan hak atas tanah sebanyak 7.307 berkas, dan SKPT dan SPPT Perubahan sebanyak 2.079 berkas.

Ikon Welcome to Batam. BP Batam terima pendapatan dari lahan sebesar Rp 447,7 miliar

Sedangkan layanan IPH yang diterbitkan hingga penghujung tahun sebanyak 12.392.

Mengenai lahan, pekerjaan BP Batam masih memiliki daftar panjang. Berdasarkan hasil pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu, pengelolaan alokasi lahan milik BP Batam dianggap belum memadai.

Belum ada penetapan status pengakhiran atas 143 PL seluas 1,6 juta meter persegi yang telah jatuh tempo di mana terdapat potensi uang wajib tahunan (UWT) yang seharusnya dapat diterima BP Batam sebesar Rp 110 Miliar, serta terdapat alokasi lahan yang belum memiliki HPL dan berada di kawasan hutan lindung.

Selain itu, penyelesaian atas lahan terlantar pada BP Batam belum optimal. Per tanggal 31 Desember 2020 masih terdapat 1.667 lokasi lahan terlantar seluas 85 juta meter persegi

Deputi III BP Batam Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad menyampaikan bahwa 85 juta meter persegi tanah terlantar yang dianggap belum optimal. Ditambahkannya, ditemukan 3.000 hektar yang memenuhi kriteria terlantar terverifikasi lapangan.

BP Batam membaginya dalam tiga kategori. Prioritas untuk yang sudah 20 tahun alokasi tapi belum dibangun atau dibangun tidak sesuai perjanjian. Kemudian, akan umumkan ke publik dan memanggil pemilik. Jika pemilik tidak sanggup mengelola, akan diambil kembali. Penyelesaian tanah terlantar ini bertahap dalam 3 tahun dan perencanaan investasi diatas tanah terlantar tersebut juga sudah diperoleh.

Sementara itu, terkait soal KSB, BP Batam menargetkan akan selesaikan 60 ribu dokumen KSB yang belum tuntas. Tahun 2022, diharapkan pengurusan dokumen lahan tersebut dapat segera selesai.

Ketika diverifikasi di lapangan, di antara KSB tersebut, ada yang sudah dibangun menjadi rumah, tapi belum memiliki dokumen resmi dari BP Batam.

BP Batam akan buka posko-posko di tiap kelurahan, nanti masyarakat bisa datang dengan melengkapi persyaratan, dapat langsung terbit dokumen pertanahannya.

Masyarakat juga tetap diimbau agar berhati-hati dengan jual beli KSB ilegal yang memang marak di media sosial.

BP Batam sudah tidak memberikan izin pematangan lahan KSB sejak 2016 lalu. Program KSB berhenti, karena BP kesulitan untuk mengontrolnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s